Saat kampanye, pasangan capres SBY-Budiono menylogankan kata ‘hemat’ dengan satu kali putaran pilpres bisa menghemat uang negara sebesar 4 trilyun.
Pasangan JK-Wiranto membantah, demokratisasi tidak bisa dihubungkan dengan penghematan uang negara untuk biaya pelaksanaan Pilpres. Karena menurut JK Uang 4 trilyun itu tidak ada artinya kalau selama lima tahun setelah pilpres, presiden terpilih memboroskan uang negara.
Dalam konteks demokratisasi penghematan uang 4 trilyun tidak ada signifikansinya dengan keterpilihan presiden dalam pilpres.
Ternyata dalam hitungan quick count pilpres, pasangan SBY-Budiono unggul di atas JK-Wiranto dan pasangan lainnya Mega-Prabowo. Demokratisasi yang menjadi kuda tunggangan JK-Wiranto, kalah bersaing dengan kata-kata ‘hemat’ ala SBY-Budiono.
masih pentingkah demokratisasi didengung-dengungkan.
Nusantara ini tidak cocok dengan demokrasi ala barat.
Komentar
Mustolih Brs 
maaf indonesia tidak menggunakan Demokratis Barat
masih mending, pemborosan pemerintah yang diketahui rakyat. bagaimana pemborosan yang tidak di ketahui rakyat? seperti korupis, dan pembangunan infrastruktur negara yang masyarakat tidak tahu akan hal seperti itu? barangkali, ini tugas semuanya agar masyarakat melek anggaran, wah..wah..apa berarti masyarakat belum melek anggaran nih…., terkesan menyepelekan ya. mungkin yang lebih pas, melek politik. sehingga masyarakat itu sendiri menjadi kontrol pemerintah dalam menjalankan kebijakannya dalam 5 tahun, bukan hanya mengkritisi di waktu kampanye saja. nyambung gak sih…?
salam,
Pelantikan anggota DPR, jelas pemborasan. mereka kampanye dengan mudah mengeluarkan dana pulhan, ratusan bahkan milyardan rupiah. seandainya saja KPU tidak menyediakan fasilitas akomodasi, jas, hotel dll, pasti mereka caleg terpilih tetap akan ke senayan. belum jadi anggota dewans ecara resmi, kok sudah menikmati fasilitas negera seperti jas, dll ya…, ya begitulah salah kaprah dalam penggunaan anggaran negara. korupsi bukan ya…., yang jelas korupsi dan pemborosan sangat beda jauh…, salam