Aspek Moralitas Terabaikan

Posted: April 17, 2009 in Artikelku

SUARA PEMBARUAN DAILY

Pendidikan Nasional
Aspek Moralitas Terabaikan
Pendidikan yang kita terapkan belum memberikan tempat bagi terciptanya sinergi
antara pendidikan berbasis kognitif-psikomotorik dan pendidikanberbasis afektif
((Rektor Atma Jaya Jakarta FG Winarno)

Didit Majalolo
Ribuan guru dan pegawai honorer berunjuk rasa di depan Istana Merdeka,
bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5), menuntut
pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah yang mengatur pengangkatan menjadi
CPNS/PNS. Mereka juga mengeluhkan penghasilan yang sangat rendah.
[JAKARTA] Pendidikan nasional di Indonesia telah terjebak pada orientasi
mengedepankan aspek kecerdasan atau intelektual semata, sementara aspek etika
dan moralitas cenderung terabaikan. Selain itu, pendidikan nasional mulai
kehilangan roh keindonesiaannya yang berfalsafah Pancasila.
Akibatnya, pembangunan pendidikan nasional yang sudah berjalan selama 63 tahun
kemerdekaan, gagal melahirkan manusia Indonesia yang bertanggung jawab, jujur,
dan berintegritas tinggi. Tidak heran bila kini Indonesia dikenal sebagai negara
dengan tingkat korupsi dan kriminalitas yang tinggi, perusak lingkungan, serta
sejumlah cap negatif lainnya.
Demikian benang merah pemikiran Rektor Atma Jaya Jakarta FG Winarno, guru besar
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Endang Sumantri, dosen FISIP
Uncen Jayapura Beatus Tambaib, Ketua Forum Guru Independen Indonesia (FGII)
Suparman, serta pakar pendidikan HAR Tilaar, yang dihubungi SP secara terpisah
terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2008.
“Selain tidak memiliki cetak biru yang jelas, benang kusut pendidikan nasional
juga dikarenakan pendidikan yang kita terapkan belum memberikan tempat bagi
terciptanya sinergi antara pendidikan berbasis kognitif-psikomotorik dan
pendidikan berbasis afektif,” ujar Winarno.
Padahal, amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas sangat jelas, yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa yang dilandasi dengan falsafah Pancasila.
“Sesungguhnya, fondasi dasar pendidikan kita secara filosofi dan falsafah sudah
sangat bagus,” tuturnya.
Untuk itu, kata Winarno, perlu ditemukan konsep pendidikan yang dapat memberikan
gambaran orientasi yang utuh sebagai jalan keluar dalam upaya memanusiakan
manusia Indonesia yang kita idam-idamkan.
Endang Sumantri mengatakan, paradigma pendidikan yang dibutuhkan sekarang adalah
keseimbangan antara pembinaan intelek, emosi, dan semangat. “Kesemuanya itu
bakal berjalan baik apabila didasari oleh Pancasila untuk tetap menjaga bangsa
Indonesia dalam ideologinya sendiri,” ujarnya.
Endang merekomendasikan, untuk dapat melaksanakan paradigma pendidikan tersebut,
generasi muda harus mendapatkan pendidikan nilai yang di dalamnya ada agama,
ideologi dan budaya bangsa, serta pendidikan karakter dan politik.
“Pelaksanaannya dipercayakan kepada sekolah untuk mencoba setiap mata pelajaran
berbasis karakter kebangsaan,” ucapnya.
Pendidikan yang berkarakter ini, sambung Endang, menekankan pada tiga komponen
karakter yang baik, yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral, dan
perbuatan bermoral.
“Ini diperlukan agar siswa mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus
nilai-nilai kebajikan,” katanya.
Namun, dia mengingatkan, semua hal baik itu bakal sia-sia jika tidak dibarengi
dengan pendidikan politik bagi generasi muda. Menurutnya, dari pendidikan
politik itu bisa didapatkan generasi yang berkepribadian utuh, berketerampilan,
sekaligus juga memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara.
Terjebak Liberalisasi
Senada dengan itu, Beatus Tambaib menilai arah kebijakan sistem pendidikan
nasional mulai terjebak dalam sistem pendidikan dengan modernisasi, liberalisasi
ekonomi, politik, demokrasi, dan globalisasi yang mengedepankan tawaran-tawaran
yang bersifat individual, materialistis, dan konsumerisme. Pendidikan lebih
banyak mengejar aspek kecerdasan intelektual (kognitif), tanpa diimbangi dengan
pendidikan moral dan kebudayaan yang menjadi karakter Indonesia.
”Karena sistemnya diarahkan seperti itu, dapat dilihat bahwa banyak orang
pintar dan cerdas, namun banyak melakukan perbuatan tak beradab dan tidak punya
rasa malu jika melakukan korupsi,” ujarnya.
Sementara Suparman berpendapat, ketidakmampuan pemerintah menyediakan anggaran
pendidikan yang tidak diikuti adanya cetak biru atau grand design merupakan
penyebab makin terpuruknya kondisi pendidikan nasional.
Konsep pendidikan yang dimiliki pemerintah saat ini belum mempunyai visi yang
jelas. Akibatnya, baik pelaku maupun penyelenggara pendidikan masih perlu
meraba-raba arah dan tujuan pendidikan nasional yang diinginkan.
“Seharusnya seluruh pemangku kepentingan pendidikan mulai dari Departemen
Pendidikan, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, serta pemerintah
daerah, dapat bersama-sama merumuskan cetak biru kebutuhan pendidikan nasional
terkait pembangunan moral dan etika kebangsaan, di samping mempersiapkan manusia
Indonesia mandiri dan berjiwa kewirausahaan,” katanya.
HAR Tilaar menambahkan, perbaikan pendidikan yang selama ini dilakukan terasa
hanya tambal sulam. “Kita belum menyentuh masalah yang prinsip, yakni
masalah-masalah yang harus diperbaharui. Kita seakan-akan hanya jatuh cinta pada
hal-hal baru, tetapi tidak membuat perbaikan, mulai dari masalah-masalah yang
mendasar,” ujarnya.
Manusia Seutuhnya
Sementara itu, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mengungkapkan,
paradigma pendidikan Indonesia saat ini adalah ingin membangun manusia
seutuhnya, bukan lagi paradigma pendidikan yang hendak membangun sumber daya
manusia (SDM) yang lebih besar. Sebab, SDM dalam istilah sehari-harinya adalah
pekerja.
“Melalui pendidikan kita tidak hanya sekadar mencetak para pekerja, tapi kita
ingin mencetak manusia yang seutuh-utuhnya dari pendidikan kita, tidak hanya
ingin menghasilkan pekerja. Kita ingin menghasilkan politisi, cendekiawan,
budayawan, sastrawan, olahragawan, alim ulama, dan sebagainya,” ujarnya kepada
SP se-usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional, di Jakarta,
Jumat (2/5).
“Mau mencari orang Indonesia yang bisa jadi bupati atau anggota DPR sangat
sulit, Mentalnya adalah mental pekerja yang menunggu perintah, tidak berani
mengambil risiko, dan tidak berani mengambil kebijakan. Ini sangat berisiko
kalau kita hanya mencetak para pekerja saja,” ujarnya. [GAB/153/W-12/E-5]

Last modified: 2/5/08 diakses dari http://www.suarapembaruan.com/News/2008/05/02/Utama/ut01.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s